LENGSERNYA SOEHARTO

Dikutip dari Laporan Utama Majalah Tempo Edisi. 33/XXXV/09 - 15 Oktober 2006.
Satu Babak Sebelum Lengser
Kontroversi seputar buku mantan presiden Habibie menyingkap fakta baru sejarah Mei 1998. Pihak militer disebut-sebut berperan mempercepat pergantian rezim. Dua mayor jenderal dan sejumlah kolonel diduga ”membiarkan” mahasiswa merajai Senayan. Tempo mencoba memotret momen-momen penting 24 jam menjelang lengsernya Soeharto.
Soeharto melangkah ke kamar kerjanya. Lalu jenderal besar itu kembali dengan dua surat di tangan. Isinya, instruksi pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Satu surat dia sodorkan kepada Jenderal Wiranto, Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Satunya lagi dia ulurkan ke Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Kepala Staf Angkatan Darat.
Soeharto mewanti-wanti Wiranto saat surat berpindah tangan: ”Mbok menowo mengko ono gunane—siapa tahu kelak ada gunanya,” sumber Tempo yang hadir di ruangan menirukan ucapan Soeharto dalam bahasa Jawa. Melalui surat itu, Wiranto dilimpahi wewenang sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Kedudukan ini memberi dia kekuasaan hampir tak terbatas untuk menjaga keterbitan negara.
Penanggalan hari itu 20 Mei 1998, menjelang tengah malam. Senyap meliputi seantero Jalan Cendana 10, Jakarta Pusat kediaman pribadi keluarga Presiden. Soeharto duduk. Wajahnya pias. Bahunya luruh. Dia berkata dengan pelan: ”Saya sudah bicara dengan anak-anak. Saya akan mundur besok agar tidak ada korban lebih besar,” sumber Tempo kembali menirukan ujaran Soeharto.
Wiranto mengeluarkan secarik kertas dari saku. Rupanya ia sudah menyiapkan catatan. Dia berkata kepada Presiden: ”ABRI akan melindungi semua mantan presiden beserta keluarganya.” Soeharto mengangguk. Di sudut ruangan Siti Hediati ”Titiek” Harijadi meneteskan air mata. Putri Soeharto itu menangis dengan suara tertahan. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal Endriartono Sutarto hadir pula di ruangan itu.
Pertemuan selesai. Wiranto dan Subagyo meninggalkan Jalan Cendana. Tengah malam sudah lewat.
Penanggalan berganti ke 21 Mei 1998.

Sembilan jam kemudian Bacharuddin Jusuf Habibie disumpah di Istana Merdeka sebagai Presiden Indonesia ketiga. Tongkat estafet berpindah tangan. Tapi Soeharto sejatinya sudah menyerah pada malam sebelumnya. Semua pilar kekuasaan yang dia bangun sejak 12 Maret 1967 runtuh. Golongan Karya, kekuatan politik utama yang selama bertahun-tahun menopangnya, telah berpaling. Empat belas menteri meninggalkan dia.
Tiga hari sebelumnya di Senayan Ketua MPR/DPR Harmoko bersama pimpinan Dewan lain meminta Soeharto turun takhta. Padahal, selama belasan tahun Harmoko membuktikan diri sebagai pembantu yang amat takzim. Bekas Menteri Penerangan itu adalah salah satu confidant, orang kepercayaan Soeharto selama separuh lebih masa kepresidenannya.
Dari Jalan Cendana, Soeharto menyaksikan semua kartu as lepas dari tangannya. Salah satu yang utama, faktor ekonomi. Indonesia pernah dijuluki ”Macan Asia” karena keperkasaan negeri ini di bidang ekonomi. Sejarah pertumbuhan pada awal era Orde Baru pernah mencatat sejumlah prestasi. Ekonom Emil Salim pernah menulis bahwa indeks biaya hidup di Indonesia antara tahun 1960 dan 1966 naik 438 kali lipat.
Pemerintah saat itu menggulirkan antara lain kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyelamatkan ekonomi. Sebut contoh, Paket 10 Februari dan 28 Juli 1967. Pemerintah membuka diri untuk penanaman modal asing secara bertahap. Dengan cara itu, inflasi bisa dijinakkan perlahan-lahan. Dari sekitar angka 650 persen (1966) hingga terkendali di posisi 13 persen (1969). ”Ini prestasi yang diraih pemerintah saat itu,” tulis Emil.
Hampir tiga dekade kemudian, Soeharto turun panggung dengan utang Republik tak terkira. Utang baru US$ 43 miliar (kini setara Rp 387 triliun) dari Dana Moneter Internasional, IMF, tak mampu menyangga nilai rupiah. Hari itu, 21 Mei 1998, pasar uang menutup transaksi dengan Rp 11.236 per dolar AS—terjun bebas dari Rp 2.500 per dolar AS. Pada awal 1998, rupiah sampai terjengkang ke jurang: Rp 17.000 per dolar AS.
Seorang pakar sistem dewan mata uang (currency board system/CBS) asal Amerika, Steve Hanke, didatangkan ke Indonesia menjelang kejatuhan Soeharto. Berkali-kali dia mengingatkan Soeharto agar tak mempercayai IMF, karena lembaga ini khawatir CBS bakal sukses diterapkan di Indonesia. ”Washington punya kepentingan agar krisis berlangsung terus sehingga Anda jatuh,” kata Hanke kepada Soeharto seperti diulanginya kepada Tempo, Jumat pekan lalu.
Soeharto percaya. Dan Hanke diangkat sebagai penasihat khusus. Ia bahkan sempat menyebut CBS dalam pidatonya di depan Sidang Umum MPR 1 Maret 1998. Tapi utang terus melemahkan posisi Soeharto. Sembari para sekutunya lepas satu-satu.
Seakan belum cukup semua bala, Soeharto ditinggalkan pula oleh pilar yang dibinanya selama puluhan tahun: ABRI. Seorang jenderal purnawirawan yang cukup berperan pada era 1998 membuka ceritera ini kepada Tempo pekan lalu. ”ABRI,” kata jenderal itu, ”satu-satunya kekuatan yang disangka Pak Harto masih mendukungnya, juga meninggalkan dia.” Itulah pukulan telak terakhir yang menghantam jenderal tua yang sudah goyah itu.
Maka, pada Kamis malam 20 Mei—sebelum dia memanggil Wiranto dan Subagyo—Soeharto mengumpulkan putra-putri dan kerabatnya. Seorang tokoh dari lingkar dalam Cendana menuturkan kembali kenangan delapan tahun silam itu kepada Tempo, pekan lalu: ”Titiek dan Mamiek (nama kecil Siti Hutami Adiningsih) menangis selama pertemuan.”
Dia juga menirukan kata-kata putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo, yang bertanya kenapa ayahnya tidak mundur sesuai dengan jadwal. Siti ”Tutut” Hardijanti Rukmana, anak sulung keluarga Cendana, membuka suara: ”Sama saja, besok atau lusa Bapak harus mundur!”
Jadwal yang dimaksudkan Bambang adalah skenario awal mundurnya Soeharto yang telah disampaikan mantan presiden itu kepada keluarganya. Yakni, mengumumkan pembentukan Komite Reformasi pada 21 Mei, merombak kabinet pada 22 Mei. Dan, lengser pada 23 Mei.

Soeharto ternyata mundur lebih cepat.
Ahli ilmu pemerintahan Ryaas Rasyid, yang dulu dekat dengan kalangan militer, menyatakan bahwa ABRI memang sudah sepakat agar Soeharto mundur. Ia menuturkan, pertemuan di Jalan Merdeka Barat pada 20 Mei malam yang dihadiri Jenderal Wiranto, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono kini Presiden RI. Juga, Mayor Jenderal Agus Widjojo dan Letnan Jenderal Hari Sabarno.
Ryaas hadir bersama pakar hukum tata negara Harun Alrasid, Rektor Universitas Indonesia Asman Boedisantoso, dan pengamat militer Salim Said. Ryaas dan kawan-kawannya menanyakan sikap ABRI jika Habibie menjadi presiden. Yudhoyono saat itu menjawab: ”Kami bisa menerima.” Wiranto, menurut Ryaas, mengiyakan jawaban Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu.
Menurut Ryaas, dia dan rekan-rekannya bertanya lagi kapan kira-kira menurut ABRI Soeharto akan turun. Yudhoyono kembali menjawab: ”Enam bulan sampai setahun lagi.” Jawaban ini, menurut Ryaas, cocok dengan pembawaan Yudhoyono yang dikenal sebagai sosok moderat. Hasil pertemuan ini yang kemudian disampaikan kepada Soeharto.
Nah, kondisi tentara sendiri saat itu terbelah. Jenderal Subagyo menyebut adanya faksi Wiranto dan faksi Letnan Jenderal Prabowo Subianto, Panglima Kostrad. ”Saya di tengah-tengah,” tulisnya dalam buku KSAD dari Piyungan.
Mayor Jenderal Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad, berada di kelompok Prabowo bersama sejumlah jenderal lain. Ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung parlemen, ia mengaku menggalang sejumlah organisasi massa pro-Soeharto merebut kembali gedung parlemen dari tangan mahasiswa. Tapi massa ini urung beraksi karena Soeharto mundur lebih cepat.
Kivlan mengaku mati-matian mencegah demonstrasi yang digalang Amien Rais, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, pada 20 Mei di kawasan Monas. Ia memerintahkan pasukannya membawa peluru tajam untuk menghadang massa. ”Saya sempat meminta Prabowo menemui Amien agar membatalkan niatnya. Jika tidak, dia bisa ditembak anak buah saya atau saya tangkap,” ujar Kivlan kepada Tempo. Dia juga mengatur agar tank dan panser ditempatkan di pusat kota. ”Lindas mereka yang memaksa masuk Monas dengan tank!,” ujar Kivlan kepada pasukannya saat itu.
Aksi sejuta orang di Monas kemudian batal. Namun Soeharto kian terdesak ke tubir jurang. Sejumlah orang yang dihubungi untuk menjadi anggota Komite Reformasi menolak. Ada 14 menteri ekonomi pimpinan Ginandjar Kartasasmita tidak bersedia bergabung dalam kabinet baru Soeharto.
Selepas magrib 20 Mei, Prabowo yang masih mengenakan pakaian tempur loreng menemui Habibie di Patra Kuningan. ”Pak, kemungkian besar Pak Tua akan turun,” tulisnya dalam Buku Putih Prabowo, 1999. Habibie menyatakan siap menggantikan Soeharto.
Dari Kuningan, ia menuju Cendana. Prabowo mengira bakal mendapat pujian karena sudah menggagalkan demonstrasi. Nyatanya, yang dia dapatkan adalah ”kejutan”. Di ruang keluarga, Soeharto sedang duduk bersama Wiranto dan putra-putri Cendana. Jenderal yang dijuluki The Rising Star itu dianggap pecundang di depan keluarga istrinya.
Soeharto kemudian menunjuk bekas ajudannya itu menjadi Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional di detik-detik terakhir kekuasaannya. Dengan kuasa itu, Wiranto bisa memerintahkan semua menteri dan pemimpin lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk membantu tugasnya.
Tapi Wiranto tidak memakainya.
Pada 21 Mei pukul 09.00 WIB Soeharto menyatakan mundur. Habibie mengucapkan sumpah di depan podium. Sesaat setelah itu, Wiranto mengambil alih mikrofon. Lalu berkata: ”ABRI tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden, termasuk mantan presiden Soeharto dan keluarga.”
”Pertempuran” satu babak di lingkar elite menjelang lengsernya Jenderal Soeharto usai sudah. Dan Wiranto keluar sebagai pemenang.
Setidaknya, untuk saat itu.

Komando pergerakan pasukan ABRI di Jakarta sejak 14 Mei 1998 ada di tangan Panglima Komando Operasi Jaya Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga Panglima Kodam Jaya. Inilah pernyataan sejumlah petinggi di lingkaran elite militer berkaitan dengan tugas mereka di masa genting itu.
Wiranto (Jenderal)
Panglima ABRI
Tugas: Penanggung jawab tertinggi pertahanan dan keamanan RI. Semua pergerakan pasukan saat itu harus seizin Panglima.
Pernyataan: ”Ada laporan yang valid tentang pengerahan kekuatan pasukan Kostrad di Jakarta yang tidak dilaporkan ke Mabes ABRI.… Fakta ini merupakan sesuatu yang boleh dianggap sebagai insubordinasi.”
Fachrul Razi (Letnan Jenderal)
Kepala Staf Umum ABRI
Tugas: Penanggung jawab operasional pasukan ABRI.
Soebagyo H.S. (Jenderal)
Kepala Staf Angkatan Darat
Tugas:Membina pasukan TNI Angkatan Darat.
Pernyataan: ”Penempatan semua pasukan sudah ditetapkan, yaitu berada di bawah kendali Panglima Komando Operasi.”
Prabowo Subianto (Letnan Jenderal)
Panglima Kostrad
Tugas: Mempersiapkan pasukan yang diperbantukan atau di bawah kendali operasi kepada Panglima Kodam.
Pernyataan: ”Tidak ada pergerakan pasukan di luar komando. Semua di bawah kendali Panglima Kodam. Seandainya ada, untuk apa? Apa mau kudeta?”
Sjafrie Sjamsoeddin (Mayjen)
Panglima Kodam Jaya Sekaligus Panglima Komando Operasi Jaya
Tugas: Memulihkan keamanan Ibu Kota dan mengendalikan semua pasukan di Jakarta.
Pernyataan: ”Saya tahu betul penempatan dan kedudukan semua pasukan. Saya tidak khawatir. Kalau ada pasukan tidak terkendali, dari mana datangnya?
Kivlan Zein (Mayjen)
Kepala Staf Kostrad
Tugas: Menangani urusan internal dan menjadi orang kedua dalam alur komando Kostrad.
Pernyataan: ”Semua pasukan Kostrad didatangkan ke Jakarta atas permintaan Panglima Komando Operasi. Setelah diserahkan, saya tidak tahu lagi urusannya.”

Mengepung Jakarta
Kerusuhan di Ibu Kota pada 13-14 Mei 1998 masih menyimpan sejumlah tanda tanya. Ada yang menyebut polisi sengaja diperintahkan mundur agar api bebas melalap Jakarta. Ada yang curiga beberapa titik kerusuhan sengaja disulut. Di manakah tentara ketika itu?

• 12 Mei

Kostrad hanya memiliki tiga kompi (1 kompi = 100 orang) pasukan di Jakarta.

• 13 Mei

Empat batalion (1 batalion = 700–1.000 orang) pasukan Kostrad dari Yon Arhanudri 1/Kostrad, Batalion Infanteri (Yonif) 305 dan Yonif 328 yang bermarkas di Cilodong, Jawa Barat, bergerak ke Jakarta.

• 14 Mei

Lima batalion dikirim dari Jawa Barat (Yon 303 dari Garut, Yon 321 dari Tasikmalaya, dan Yon 323 dari Ciamis)

• 14 Mei

Lima batalion pasukan Kostrad dikirim dari Jawa Tengah (Solo, Salatiga, Purwokerto)

• 15 Mei

Lima batalion pasukan Kostrad tiba di Jakarta. Mereka didatangkan dari Jawa Timur dengan pesawat terbang (pasukan Brigade Infanteri Lintas Udara ke-18 dan Yonif 502 dari Malang, Yonif 501 dari Madiun, Yonif 503 dari Mojokerto)

• 15 Mei

Bantuan pasukan didatangkan dari Yonif 721 di Makassar dengan pesawat carteran.

• 16 Mei

Kostrad memiliki 20 batalion pasukan di Jakarta.